Tuesday, July 24, 2018

Buku Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor Jilid 3

Buku Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor Jilid 3

on 3:20 AM 0 Comment

Penyusunan Buku Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor Jilid 3 (Tiga) ini isi materinya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 247/Mei/V/2007, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Sektor Perdagangan Besar, Sub Sektor Perdagangan Ekspor-Impor tertanggal 31 Mei 2007. Disusunnya SKKNI Ekspor-Impor merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, agar memiliki kompetensi dan mampu bekerja sesuai standar minimal yang ditetapkan serta dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja di tingkat level lokal, nasional dan internasional. Setelah SKKNI Ekspor-Impor ini ditetapkan, telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor-Impor dan sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: Kep. 425/E/KK/2010 tertanggal 10 November 2010.

Peranan Ekspor-Impor di negara kita menjadi sangat penting dan strategis sebagai suatu penggerak utama kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, maka partisipasi masyarakat dalam mengurangi pengangguran dapat tercapai, yang pada gilirannya, menambah kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja melalui rangkain kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor.

Mengingat keragaman karakteristik dan latar belakang peserta didik, maka diperlukan adanya bahan ajar atau modul pembelajaran berupa buku yang sesuai dengan kurikulum ekspor-impor yang telah ditetapkan dalam kurikulum ekspor-impor yang terdiri dari 5 (lima) level ini.

Buku Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor Jilid 3 ini mempelajari tentang :

1. MENERAPKAN MUTU PELAYANAN DENGAN MITRA USAHA

2. MENERAPKAN INCOTERMS 2010

3. MELAKUKAN NEGOSIASI EKSPOR

4. MEMPERSIAPKAN BARANG EKSPOR

5. MENGEMAS BARANG EKSPOR

6. MENGIDENTIFIKASI SYARAT-SYARAT DAN KONDISI L/C

7. MENGURUS PENGIRIMAN BARANG EKSPOR DI PELABUHAN

8. MELAKUKAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN EKSPOR

9. MENUTUP ASURANSI EKSPOR

10. MENGIDENTIFIKASI PERANAN FREIGHT FORWARDER DALAM BIDANG EKSPOR-IMPOR

Buku ini juga dijadikan bahan ajar mata kuliah ekspor-impor dibeberapa perguruan tinggi di Indonesia

 Untuk pembelian dapat mengunjungi:

Monday, July 23, 2018

Lowongan Kerja: Staff PPJK PT. Airrowes Global Logistik

Lowongan Kerja: Staff PPJK PT. Airrowes Global Logistik

on 3:21 AM 0 Comment
Kami PT. AIRROWES GLOBAL LOGISTIK bermaksud untuk membutuhkan karyawan untuk staff PPJK yang bersertifikat

STAFF PPJK

Tugas & Tanggung Jawab :
  • Membuat draft PIB, PEB dan PKBE
  • Cek kelengkapan dokumen shipment (original) & EDI
  • Pelaporan Blokir dan SPTNP

Kualifikasi :
  • Max. 35 tahun
  • Minimun S1 dari berbagai jurusan
  • Mengerti proses Ekspor Impor
  • Berpengalaman dalam membuat Draft PIB & PEB
  • Pengalaman min. 1 tahun diposisi yang sama
  • Memiliki sertifikasi PPJK
  • Mampu berbahasa Inggris & komputer
  • Memiliki komunikasi dan interpersonal skill yang baik, proaktif dan Mandiri

Silahkan email ke hrd@airrowes.com attn.. Ibu Henny.

Friday, July 20, 2018

Wednesday, April 4, 2018

Rebut 'Pasar' Singapura, Beleid pusat Logistik Berikat Terbit

Rebut 'Pasar' Singapura, Beleid pusat Logistik Berikat Terbit

on 2:29 AM 0 Comment

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan memperluas manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB), dari semula hanya untuk bahan baku industri dan barang modal menjadi delapan aktivitas tambahan.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pusat Logistik Berikat sebagai penganti PMK Nomor 272 Tahun 2015 yang baru saja terbit.

Berdasarkan pasal 4 beleid tersebut, kini PLB bisa dimanfaatkan bagi barang-barang pendukung kegiatan industri besar, Industri Kecil Menengah (IKM), hub kargo udara, kegiatan belanja elektronik (e-commerce), barang jadi, bahan pokok, gudang terapung (floating storage), dan ekspor barang komoditas.

Khusus e-commerce, barang-barang yang ditimbun di dalam PLB harus dijual melalui platform e-commerce. Penyedia platform e-commerce sendiri bisa diselenggarakan oleh pengelola PLB atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan PLB.

Jika ada arus barang keluar dari PLB, maka barang tersebut bisa menjaid objek bea masuk, cukai, atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara itu, masuknya barang impor ke PLB ditangguhkan bea masuknya, cukai, dan PDRI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015.

Namun, pengelola PLB e-commerce harus mengalokasikan tempatnya agar bisa digunakan oleh industri skala kecil dan menengah.

"Penyelenggara PLB Juga wajib menyediakan alokasi tempat dan/atau pengusahaan untuk kepentingan industri kecil dan menengah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui beleid tersebut dikutip Selasa (3/4).

Di sisi lain, PLB barang jadi sejauh ini hanya bisa dilakukan untuk menimbun barang berupa minuman beralkohol dan barang jadi lain sesuai rekomendasi instansi terkait. Selain itu, PLB barang ekspor komoditas harus dijual melalui bursa komoditas yang juga melakukan perjanjian dengan pengelola PLB.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan perluasan jumlah manfaat PLB ini diharapkan bisa mengubah hub logistik barang di Singapura menjadi di Indonesia.

Ia mencontohkan, miras yang selama ini ditimbun distributor di Singapura bisa berpindah ke Indonesia. Selain itu, penjualan timah asal Indonesia pun bisa dilakuan di Indonesia, tidak lagi harus dikirim ke bursa Singapura.

"Dengan prinsip yang baru, begitu barang lokal masuk ke PLB, maka ini dianggap barang ekspor, sehingga transaksi berapa pun bursa komoditas di dalamnya," tutur Heru, kemarin.

Menurut dia, timah tidak menjadi subyek bagi PPN dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menarik minat bursa komoditas.

Ketua Umum Perhimpunan Pusat logistik Berikat Indonesia (PPLBI) Etty Puspitasari mengaku gembira dengan langkah pemerintah. Dengan memindahkan hub barang dari Singapura ke Indonesia, maka akan tercipta efisiensi biaya logistik.

Ia mencontohkan, saat ini sudah ada 55 PLB yang terbentuk sejak tahun 2015 dengan efisiensi biaya logistik yang cukup lumayan signifikan. Ia mencontohkan beberapa perusahaan alat berat yang memindahkan hub-nya dari Singapura ke Indonesia yang membuat pengguna barang tersebut mengalami penghematan biaya logistik US$5 juta dalam setahun.

"Selain itu, dengan adanya penundaan pembayaran bea masuk dan PDRI ini membantu cash flow perusahaan (pengguna barang yang ditimbun di PLB) sehingga biaya produksi bisa digunakan untuk kepentingan lain," jelas dia.

Sumber: CNN Indonesia