Rabu, 04 April 2018

Rebut 'Pasar' Singapura, Beleid pusat Logistik Berikat Terbit

Rebut 'Pasar' Singapura, Beleid pusat Logistik Berikat Terbit


Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan memperluas manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB), dari semula hanya untuk bahan baku industri dan barang modal menjadi delapan aktivitas tambahan.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pusat Logistik Berikat sebagai penganti PMK Nomor 272 Tahun 2015 yang baru saja terbit.

Berdasarkan pasal 4 beleid tersebut, kini PLB bisa dimanfaatkan bagi barang-barang pendukung kegiatan industri besar, Industri Kecil Menengah (IKM), hub kargo udara, kegiatan belanja elektronik (e-commerce), barang jadi, bahan pokok, gudang terapung (floating storage), dan ekspor barang komoditas.

Khusus e-commerce, barang-barang yang ditimbun di dalam PLB harus dijual melalui platform e-commerce. Penyedia platform e-commerce sendiri bisa diselenggarakan oleh pengelola PLB atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan PLB.

Jika ada arus barang keluar dari PLB, maka barang tersebut bisa menjaid objek bea masuk, cukai, atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara itu, masuknya barang impor ke PLB ditangguhkan bea masuknya, cukai, dan PDRI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015.

Namun, pengelola PLB e-commerce harus mengalokasikan tempatnya agar bisa digunakan oleh industri skala kecil dan menengah.

"Penyelenggara PLB Juga wajib menyediakan alokasi tempat dan/atau pengusahaan untuk kepentingan industri kecil dan menengah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui beleid tersebut dikutip Selasa (3/4).

Di sisi lain, PLB barang jadi sejauh ini hanya bisa dilakukan untuk menimbun barang berupa minuman beralkohol dan barang jadi lain sesuai rekomendasi instansi terkait. Selain itu, PLB barang ekspor komoditas harus dijual melalui bursa komoditas yang juga melakukan perjanjian dengan pengelola PLB.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan perluasan jumlah manfaat PLB ini diharapkan bisa mengubah hub logistik barang di Singapura menjadi di Indonesia.

Ia mencontohkan, miras yang selama ini ditimbun distributor di Singapura bisa berpindah ke Indonesia. Selain itu, penjualan timah asal Indonesia pun bisa dilakuan di Indonesia, tidak lagi harus dikirim ke bursa Singapura.

"Dengan prinsip yang baru, begitu barang lokal masuk ke PLB, maka ini dianggap barang ekspor, sehingga transaksi berapa pun bursa komoditas di dalamnya," tutur Heru, kemarin.

Menurut dia, timah tidak menjadi subyek bagi PPN dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menarik minat bursa komoditas.

Ketua Umum Perhimpunan Pusat logistik Berikat Indonesia (PPLBI) Etty Puspitasari mengaku gembira dengan langkah pemerintah. Dengan memindahkan hub barang dari Singapura ke Indonesia, maka akan tercipta efisiensi biaya logistik.

Ia mencontohkan, saat ini sudah ada 55 PLB yang terbentuk sejak tahun 2015 dengan efisiensi biaya logistik yang cukup lumayan signifikan. Ia mencontohkan beberapa perusahaan alat berat yang memindahkan hub-nya dari Singapura ke Indonesia yang membuat pengguna barang tersebut mengalami penghematan biaya logistik US$5 juta dalam setahun.

"Selain itu, dengan adanya penundaan pembayaran bea masuk dan PDRI ini membantu cash flow perusahaan (pengguna barang yang ditimbun di PLB) sehingga biaya produksi bisa digunakan untuk kepentingan lain," jelas dia.

Sumber: CNN Indonesia

Kamis, 01 Februari 2018

Buku Ekspor-Impor Tingkat Dasar Level 2

Buku Ekspor-Impor Tingkat Dasar Level 2

Penyusunan Buku Ekspor-Impor Tingkat Dasar Level 2 (Dua) ini isi materinya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 247/Mei/V/2007, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Sektor Perdagangan Besar, Sub Sektor Perdagangan Ekspor-Impor tertanggal 31 Mei 2007. Disusunnya SKKNI Ekspor-Impor merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, agar memiliki kompetensi dan mampu bekerja sesuai standar minimal yang ditetapkan serta dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja di tingkat level lokal, nasional dan internasional. Setelah SKKNI Ekspor-Impor ini ditetapkan, telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor-Impor dan sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: Kep. 425/E/KK/2010 tertanggal 10 November 2010.

Peranan Ekspor-Impor di negara kita menjadi sangat penting dan strategis sebagai suatu penggerak utama kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, maka partisipasi masyarakat dalam mengurangi pengangguran dapat tercapai, yang pada gilirannya, menambah kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja melalui rangkain kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor.

Mengingat keragaman karakteristik dan latar belakang peserta didik, maka diperlukan adanya bahan ajar atau modul pembelajaran berupa buku yang sesuai dengan kurikulum ekspor-impor yang telah ditetapkan dalam kurikulum ekspor-impor yang terdiri dari 5 (lima) level ini.

Daftar Isi

  1. Pendahuluan
  2. Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor-Impor
  3. Membuat Korespondensi Ekspor-Impor
  4. Menentukan Jenis-Jenis Pembayaran Ekspor-Impor
  5. Mengaplikasikan Permohonan Pembukaan Letter of Credit
  6. Mengaplikasikan Ketentuan Umum di Bidang Impor
  7. Melakukan Prosedur Pabean Barang Impor
  8. Menutup Asuransi Pengangkutan Barang Ekspor-Impor
  9. Melakukan Pemeriksaan Barang Ekspor-Impor
  10. Menghitung Biaya Impor
  11. Mengaplikasikan Pengisian Dokumen Impor
Untuk pemesanan dapat mengunjungi bukalapak kami atau hubungi kami

Buku Ekspor-Impor Tingkat Dasar Level 1

Buku Ekspor-Impor Tingkat Dasar Level 1

Penyusunan Buku Ekspor-Impor Tingkat Dasar Level 1 (Satu) ini isi materinya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 247/Mei/V/2007, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Sektor Perdagangan Besar, Sub Sektor Perdagangan Ekspor-Impor tertanggal 31 Mei 2007. Disusunnya SKKNI Ekspor-Impor merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, agar memiliki kompetensi dan mampu bekerja sesuai standar minimal yang ditetapkan serta dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja di tingkat level lokal, nasional dan internasional. Setelah SKKNI Ekspor-Impor ini ditetapkan, telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor-Impor dan sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: Kep. 425/E/KK/2010 tertanggal 10 November 2010.

Peranan Ekspor-Impor di negara kita menjadi sangat penting dan strategis sebagai suatu penggerak utama kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, maka partisipasi masyarakat dalam mengurangi pengangguran dapat tercapai, yang pada gilirannya, menambah kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja melalui rangkain kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor.

Mengingat keragaman karakteristik dan latar belakang peserta didik, maka diperlukan adanya bahan ajar atau modul pembelajaran berupa buku yang sesuai dengan kurikulum ekspor-impor yang telah ditetapkan dalam kurikulum ekspor-impor yang terdiri dari 5 (lima) level ini.

Daftar Isi
  1. Pendahuluan
  2. Menerapkan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) di Lingkungan Kegiatan Ekspor-Impor
  3. Mengaplikasikan Ketentuan dan Prosedur Ekspor
  4. Membuat Sales Contract
  5. Mengidentifikasi Substansi Letter of Credit
  6. Mengurus dan Menindaklanjuti Perubahan Letter of Credit
  7. Melaksanakan Prosedur Pengangkutan Barang Ekspor
  8. Melakukan Prosedur dan Pengangkutan Barang Ekspor Melalui Udara
  9. Melakukan Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor
  10. Menghitung Biaya Ekspor
  11. Mengaplikasikan Pengisian Dokumen Ekspor
Untuk pemesanan dapat mengunjungi bukalapak kami atau hubungi kami



Rabu, 31 Januari 2018

Ekspor Kalah dari Tetangga, Darmin: Logistik Kita Tidak Efisien

Ekspor Kalah dari Tetangga, Darmin: Logistik Kita Tidak Efisien


Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyebut masih ada sejumlah masalah di sektor perdagangan yang menghambat kinerja ekspor. Salah satunya adalah masalah pada bagian logistik.

Darmin mengatakan, meski neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus, namun hasilnya masih belum optimal. Dia bilang, logistik menjadi masalah utama yang dihadapi, hingga membuat perdagangan Indonesia kalah efisien dibanding negara lainnya.

"Kita logistiknya tidak terlalu efisien, bukan tidak terlalu efisien, tapi kalah efisien dibanding negara-negara lain. Bicara logistik itu menyangkut angkutan darat, udara, laut, kereta pergudangan, pengiriman, dan kegiatan pendukung lainnya," kata Darmin saat menghadiri rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Selain itu, kata Darmin, free on board (FOB) juga masih menjadi persoalan eksportir. FOB maksudnya pihak eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang berada di atas kapal, tidak sampai ke tujuan utama.

"Hal menarik lainnya, kekurangan kita ekspor kita sebagian besar FOB, hanya sampai di pelabuhan saja. Cost insurance punya orang lain, ini yang masih menjadi masalah," jelasnya. 

Itu artinya, kata Darmin, maka barang ekspor yang awalnya berasal dari Indonesia kemudian diupgrade lagi oleh negara lain, hingga kemudian dijual kembali. Terutama ekspor bahan mentah.

"Supporting ekspor impor kita tidak terlalu keras, ekspor kita banyak yang ke Singapura, bahan mentah. Nanti dia kirim ke negeri lain, disortir, di-upgrading, di-labeling, dia jual lebih mahal," jelasnya.

Sementara itu, Darmin menjelaskan, Rasio antara logistik dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama tahun lalu sebesar 24%. Ini masih lebih tinggi dibandingkan negara lainnya yang rata-rata sebesar 12-14%. 

"Hal ini yang harus segera kita benahi, pemerintah terus memperbaiki diri," pungkasnya. (ara/ara)

Sumber: Detik Finance