Wednesday, January 31, 2018

Ekspor Kalah dari Tetangga, Darmin: Logistik Kita Tidak Efisien

Ekspor Kalah dari Tetangga, Darmin: Logistik Kita Tidak Efisien


Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyebut masih ada sejumlah masalah di sektor perdagangan yang menghambat kinerja ekspor. Salah satunya adalah masalah pada bagian logistik.

Darmin mengatakan, meski neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus, namun hasilnya masih belum optimal. Dia bilang, logistik menjadi masalah utama yang dihadapi, hingga membuat perdagangan Indonesia kalah efisien dibanding negara lainnya.

"Kita logistiknya tidak terlalu efisien, bukan tidak terlalu efisien, tapi kalah efisien dibanding negara-negara lain. Bicara logistik itu menyangkut angkutan darat, udara, laut, kereta pergudangan, pengiriman, dan kegiatan pendukung lainnya," kata Darmin saat menghadiri rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Selain itu, kata Darmin, free on board (FOB) juga masih menjadi persoalan eksportir. FOB maksudnya pihak eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang berada di atas kapal, tidak sampai ke tujuan utama.

"Hal menarik lainnya, kekurangan kita ekspor kita sebagian besar FOB, hanya sampai di pelabuhan saja. Cost insurance punya orang lain, ini yang masih menjadi masalah," jelasnya. 

Itu artinya, kata Darmin, maka barang ekspor yang awalnya berasal dari Indonesia kemudian diupgrade lagi oleh negara lain, hingga kemudian dijual kembali. Terutama ekspor bahan mentah.

"Supporting ekspor impor kita tidak terlalu keras, ekspor kita banyak yang ke Singapura, bahan mentah. Nanti dia kirim ke negeri lain, disortir, di-upgrading, di-labeling, dia jual lebih mahal," jelasnya.

Sementara itu, Darmin menjelaskan, Rasio antara logistik dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama tahun lalu sebesar 24%. Ini masih lebih tinggi dibandingkan negara lainnya yang rata-rata sebesar 12-14%. 

"Hal ini yang harus segera kita benahi, pemerintah terus memperbaiki diri," pungkasnya. (ara/ara)

Sumber: Detik Finance


Pendidikan & Pelatihan Ekspor-Impor Terpadu

Pendidikan & Pelatihan Ekspor-Impor Terpadu



Untuk memberikan keterampilan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ekspor impor secara terpadu baik dari sisi Perdagangan, Kepabeanan, Shipping dan Perbankan disertai dengan latihan yang semuanya berdasarkan peraturan-peraturan yg up to date, Bushindo Training Center (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Impor) akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ekspor-Impor Terpadu dengan Uji Kompetensi Ekspor Impor Nasional.
Kurikulum dirancang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dibidang ekspor impor yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.247/Men/V/2007, tanggal 31 Mei 2007. Sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor Impor dan telah dikukuhkan oleh Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional No.425/E/KK/2010, tanggal 10 November 2010.

Pendidikan & Pelatihan Ahli Kepabeanan (PPJK)

Pendidikan & Pelatihan Ahli Kepabeanan (PPJK)



Dalam rangka membantu memenuhi tersedianya tenaga kerja trampil di bidang kepabeanan, Bushindo Training Center (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Impor) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanan dengan ujian dan sertifikasi standard dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan RI ( BPPK ).
Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, menyebutkan bahwa pengurusan pemberitahuan pabean di Kantor Pabean dapat dilakukan sendiri oleh Importir atau Eksportir. Dalam hal tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat menguasakannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Ketentuan pelaksanaan dari pasal ini, telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan.
Ketentuan-ketentuan tersebut didalamnya mengatur terkait eksistensi Ahli Kepabeanan, yaitu dalam hal PPJK akan melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan harus mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan. Secara eksplisit dalam peraturan disebutkan pengertian Ahli Kepabeanan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Agar dapat dicapai maksud dan tujuan yang diharapkan, maka kurikulum diklat disesuaikan dengan mata ujian yang akan diujikan dalam Ujian Sertifikasi Calon Ahli Kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2016 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan